banner 728x250

Jokowi Diminta Hukum Mati & Miskinkan Koruptor

  • Bagikan
banner 468x60

MediaPancasilaJakarta, Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Adv. Tubagus Rahmad Sukendar, S.Sos., SH mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk ‘Hukum Mati dan Miskinkan’ terhadap para Koruptor, agar ada efek jera. “Karena penerapan hukuman yang ringan masih sering terjadi, dan itu yang membuat para Koruptor tidak ada efek jera untuk tidak berbuat korupsi!” Hal itu ditegaskan Tb.Rahmad Sukendar, mengingat

‘Praktik Korupsi’ masih menjadi musuh besar bangsa Indonesia, Jumat (3/9).

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah yang tersandung kasus penyalahgunaan wewenang tersebut.

Teranyar dan kita lihat beberapa hari lalu, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai NasDem ditangkap atas dugaan suap jual beli jabatan.

Tubagus Rahmad Sukendar menyampaikan, “Perlu ada penanganan khusus kepada para Koruptor agar menimbulkan efek jera !” tegasnya.

“Salah satunya adalah dengan mengubah sebutan Koruptor menjadi ‘Penjahat Korupsi’, karena tindakannya sudah merugikan banyak orang,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Garda Nasional Paguron Jalak Banten Nusantara, yang akrab disapa Kang Tb Rahmad itu.

“Penyebutan itu sangat pantas untuk orang yang merugikan negara dan masyarakat, sebagai sanksi sosial untuk pelaku Korupsi di negeri ini,” ungkapnya.

Selain mengubah sebutan Koruptor menjadi ‘Penjahat Korupsi’, Kang Tb Rahmad juga mengusulkan adanya Hukuman Mati dan Dimiskinkan. “Agar jadi pembelajaran bagi pejabat lain sehingga tidak mengikuti jejak menggelapkan uang rakyat dan berperilaku koruptif,” kata dia.

“Pelaku Korupsi yang merugikan negara di atas Rp.25 miliar, harus di ‘Hukum Mati’, minimal Seumur Hidup!” tandasnya.

Kang Tb Rahmad juga menegaskan, Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang banyak dan tidak dibenarkan oleh agama manapun di dunia ini.

“Apapun sebutannya, yang penting perlu kita tekankan bahwa perbuatan Korupsi sangat merugikan rakyat dan menyengsarakan masyarakat,” jelasnya.

Ia juga berharap ada ‘Lapas Khusus Maximun para Koruptor’ yang dibangun jauh dari pusat kota dan harus daerah terpencil, minimal bisa dimaksimalkan pulau terluar yang layak dan kosong untuk dibangun Lapas khusus bagi para Koruptor. “untuk membuat efek jera bagi pelaku Korupsi tidak melakukan perbuatannya kembali, dan Tb Rahmad Sukendar setuju jika para pelaku Korupsi diberikan ‘Hukuman Mati khusus yang telah melakukan korupsi dimasa pandemi covid 19 ini dan hukuman Seumur Hidup’bila korupsi diatas 10 Milyard Rupiah, hukuman terhadap para koruptor harus dipublikasikan di media elektronik,bila perlu dijadikan destinasi wisata koruptor dengan dipertontonkan para penjahat korupsi di hadapan masyarakat , sehingga akan ada efek malu bagi dirinya dan keluarganya. Dan bisa menjadikan pembelajaran “Atau setidaknya bisa ada efek jera, karena dirinya dipertontonkan di wisata korupsi. Semua ini harus ada keberanian dari Presiden dan dukungan dari DPR bila negara ini mau bersih dari Korupsi!” pungkasnya. []

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *