banner 728x250

RENCANAKAN WARGA SIPIL JADI KOMPONEN MILITER CADANGAN, AKANKAH INDONESIA BERLAKUKAN WAJIB MILITER?

  • Bagikan
banner 468x60

    

Stetment.com Sejauh ini ketahanan Tanah Air Negara kita hanya bergantung pada kekuatan militer Darat, Laut dan Udara akan tetapi saat ini Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah yang mengatur Komponen Cadangan Pertahanan dari Kalangan Sipil pada 12 Januari 2021 dalam pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2021 disebutkan bahwa 

dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia  dalam keadaan darurat atau keadaan perang presiden dapat menyatakan mobilisasi

Dikutip dari  Kompas.com  yang dimaksud dengan mobilisasi ialah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan komponen cadangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 PP tersebut adalah Komponen Cadangan merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama,

“syarat perekrutan warga sipil ke dalam komponen cadangan pertahanan salah satunya berusia 18 hingga 35 tahun target perekrutan pertama mencapai 25 ribu personel yang akan diberi pelatihan dasar militer selama 3 bulan.

Pendidikan yang dimaksud disini sabagaimana yang diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 11 PP 3/2021. adalah mengenai Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PBKN). “PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara,”

 Potensi pertahanan Indonesia termasuk aspek komponen cadangannya kini berada di peringkat 16 dunia dan merajai  warga sipil yang dinilai layak perang terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah perkiraan mencapai 108,6 juta potensi mencapai  personel dan jumlah ini tentu unggul banyak  dari 2 Negara terdekat yaitu Singapura yang memiliki sebanyak 2,6 personel dan Malaysia dengan  12,5 juta personel.

Pertahanan Komponen Cadangan Indonesia mulai mencuat ke publik saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkap strategi pertahanan di komisi 1 DPR pada bulan November tahun 2019. Menurut Mentri pertahanan Bapak Prabowo saat diwawancarai awak media menyampaikan bahwa warga sipil harus diikutsertakan dalam  komponen cadangan hal ini juga menyangkut pembentukan Kekuatan Cadangan Negara akan mengandalkan kekuatan Rakyat terutama dari golongan terdidik S1, S2, S1 dan para Mahasiswa dengan diberikan pelatihan  militer bagi warga sipil dikalangan tersebut.

Pada Pasal 3 Ayat (1) dikatakan, penyelenggaraan PKBN merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan di 3 lingkup, yakni pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan.

 Di lingkup pendidikan, PKBN dilaksanakan melalui penyusunan pedoman PKBN, sosialisasi dan diseminasi, serta pemantauan dan evaluasi. 

Adapun sosialisasi dan diseminasi PKBN yang dimaksud dapat berupa seminar, lokakarya, penyuluhan, diskusi interaktif, dan lainnya. 

Di lingkungan masyarakat, PKBN dilaksanakan melalui penyusunan pedoman PKBN, sosialisasi dan diseminasi, diklat, serta pemantauan dan evaluasi. Penyelenggaraan PKBN di lingkungan ini ditujukan setidaknya kepada 8 kalangan, yakni tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, lalu kader organisasi masyarakat. 

Kemudian kader organisasi komunitas, kader organisasi profesi, kader partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya. Kegiatan sosialisasi dan diseminasi PKBN di masyarakat antara lain berupa rembuk warga, sarasehan budaya, pergelaran kebangsaan, kongres nasional, hingga aksi nyata.

Di lingkup pekerjaan, PKBN ditujukan kepada warga yang bekerja di lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah, TNI, Kepolisian, BUMN dan BUMD, badan usaha swasta, dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

“Penyelenggaraan PKBN lingkup pekerjaan dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui (a) penyusunan pedoman PKBN; (b) sosialisasi dan diseminasi; (c) diklat; dan (d) pemantauan dan evaluasi,” bunyi Pasal 17 PP 3/2021.

Sebelumnya pelibatan dan pelatihan militer bagi warga sipil dalam Rancangan Undang-Undang Bela Negara dikritik Peneliti senior Imparsial Batara Ibnu Reza, imparsial memandang bahwa dalam RUU ini pendekatan bela negara cendrung Militeristik. Hal ini disebabkan tidak dihindarinya juga adanya upaya militerisasi sipil melalui program bela negara pihak Kementerian Pertahanan juga memulai latihan bela negara bagi warga sipil khususnya kalangan Mahasiswa.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara…”, (BMW)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *