banner 728x250

Tarik-Ulur Pilkada Aceh 2022 Antara Marwah Dan Kepentingan

  • Bagikan
banner 468x60

Media Pancasila- Opini. Tentu kita kerap mendengar tentang kasak-kusuk informasi tentang penyelenggaraan Pilkada Aceh yang tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2022, hal tersebut bukan hanya menjadi isu dikalangan Praktisi Politik semata namun telah sampai di kalangan masyarakat dipelosok Desa.

Bagi masyarakat non praktisi tentu hal tersebut bukan sebuah kepentingan yang mendesak, namun ketika benang merahnya diulur hingga kepangkal yang tak berujung tentu ada sebuah alasan kuat hingga perhatian masyarakat ikut tersita. Ya Aceh berbeda dalam berbagai hal dengan Daerah lain di Indonesia, bukan hanya Kultur dan Tradisinya namun History Konflik yang berkepanjangan banyak berpengaruh terhadap Mindset masyarakat hingga Sistem dalam Pemerintahan.

 

Foto Setelah Penandatanganan MoU Helsingky

Mindset terbentuk dari kebiasaan yang berlansung lama dan berkelanjutan hingga mempengaruhi pembentukan karakter, inilah Aceh hari ini, dimana sejarah politik dilandaskan pada hasil perjanjian damai antara Pemerintah NKRI dengan GAM yang sudah terekam dalam memory masyarakat Aceh dengan sebutan MoU Helsingki.

Dalam MoU tersebut tercantum posisi Aceh tetap dalam bingkai Utuh NKRI, namun sebagai nilai tawar munuju sebuah kesepakatan Elit Gam kala itu tentu punya berbagai syarat khusus yang harus dipenuhi hingga lahirlah Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), nah disini  Substansinya dimulai, Masyakat Aceh di mulai dari kalangan sosial paling bawah hingga elit beranggapan UUPA adalah Repersetasi dari MoU tersebut menghasilkan banyak aturan yang bahkan kadang menimbulkan kontroversi tersendiri karena dianggapa tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Indonesia.

Namun kalau ditelusuri lebih jauh masih sangat banyak butir-butir dari Perjanjian Damai NKRI-GAM yang belum di akomodir dalam UUPA bahkan beberapa yang sudah disahkan menjadi sebuah aturan kemudian di anulir oleh Pemerintah Pusat atas berbagai pertimbangan.

Pemerintah dan Parlemen Aceh tentu paham betul didalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006 (Download UUPA 11- 2006)telah diatur bahwa Pemilihan Kepala Daerah di Aceh dilaksanakan Setiap 5 (lima) tahun sekali dan dilakukan Secara Demokrasi, pangkal permasalahan ini dengan ditetapkannya  UU NOMOR 10 TAHUN 2016  dalam Pasal 201 ayat 1 hingga 11 telah detail diatur tentang Pilkada serentak 2024.

Adapun Yang menjadi pembahasan adalah, akankah kesaktian UU No 10 2016 tersebut menghilangkan Kekhususan Aceh yang dulunya menjadi nilai tawar dalam perundingan damai? Hal yang paling dikhawatirkan masyarakat bukanlah tidak terlaksaananya Pilkada 2022 karena bagi masyarakat bawah kapan saja pilkada bukanlah sebuah masalah krusial, namun yang dikhawtirkan adalah Marwah Perjuangan yang mengorbankan banyak nyawa dan harta benda seolah hilang bagai pasir tersapu angin.

Bukan kali ini saja bagaikan daun yang gagal tumbuh dan berguguran,  sebelumnya beberapa pasal dalam UUPA tidak mendapat restu dari Pemerintah Pusat seperti Himne, Simbol, Bendera dan beberapa bahkan tidak pernah menjadi sebuah Undang-undang hingga setelah 20 tahun sejak Penandatangan perjanjian damai masih berbentuk Klise dalam imajinasi yang entah kapan terwujud.

Mendengar desas-desus ditengah masyarakat seolah mereka menilai ini adalah pembuktian keseriusan Pemerintah Aceh terutama Parlemen sebagai Perwakilan Aspirasi Rakyat Aceh atau disebut DPR-Aceh, masyarakat menilai jika Pilkada juga batal dilaksanakan seolah DPR-Aceh bagaikan Macan yang tidak memiliki Taring dan cakar. Karena jika ini tidak sanggup diperjuangkan benarkah ini murni sebuah kelemahan? Barangkali ini adalah kepentingan sesuatu golongan yang rela meninggalkan marwah perjuangan? Inilah bahasa masyarakat yang terdengar dalam pembicaraan saat bercengkrama di warung kopi dimana mereka berkumpul, dulu masalah bendera Aceh gagal, masalah kesejahtraan belum terwujud kali ini Pemilihan Kepala Daerah mungkin kedepan Partai Lokal juga hanya menjadi kenangan.

Mungkin tidaklah gampang bagi Pemerintah dan DPR-Aceh mengwujudkan harapan tersebut, namun ini adalah pembuktian kepada masyarakat Aceh sejauh mana keseriusan, daya dobrak dan loby dari Pemerintah dan DPR-Aceh guna mengwujudkan harapan itu.

Penulis : Barmawi

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *